ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini mendalami peran sistem hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini secara khusus mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antarlembaga menjadi hambatan sentral, mempengaruhi sinergi dan efektivitas penanganan kasus pidana. Selain itu, kompleksitas proses hukum juga teridentifikasi sebagai faktor yang dapat memperlambat akses keadilan. Meskipun kerangka hukum pidana di Indonesia sudah ada, evaluasi mendalam diperlukan untuk menyederhanakan proses hukum dan meningkatkan efisiensi. Studi kasus dalam penelitian ini memperlihatkan kelemahan dalam penanganan kasus-kasus tertentu, seperti kasus korupsi dan narkotika, yang memerlukan perhatian khusus dalam penguatan kapasitas penyidik dan koordinasi antarlembaga. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sistem hukum pidana di Indonesia, memberikan landasan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Implikasi kebijakan termasuk perlunya reformasi untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga, penyederhanaan proses hukum, dan peningkatan kapasitas penyidik. Temuan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan perbaikan sistem hukum pidana di tingkat nasional.

ABSTRACT

This research explores the role of the criminal law system in Indonesia in tackling criminal acts. Through a qualitative approach, this research specifically analyzes and analyzes the main challenges faced by law enforcement agencies in carrying out their functions. The research results show that the lack of coordination between institutions is a central obstacle, affecting the synergy and effectiveness of handling criminal cases. Apart from that, the complexity of the legal process was also identified as a factor that could slow down access to justice. Although the criminal law framework in Indonesia already exists, in-depth evaluation is needed to bring legal processes and increase efficiency. The case studies in this research reflect weaknesses in the handling of certain cases, such as corruption and narcotics cases, which require special attention in strengthening investigator capacity and inter-institutional coordination. This research provides an in-depth understanding of the dynamics of the criminal law system in Indonesia, providing a basis for further improvement and development. Policy implications include the need for reforms to improve inter-agency coordination, simplify legal processes, and increase investigator capacity. These findings can make a significant contribution to the understanding and improvement of the criminal law system at the national level.