STRATEGI PENGUASAAN KOLONIAL: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif berbagai kebijakan pemerintahan Hindia Belanda yang membentuk struktur ekonomi, politik, hukum, dan sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Tanam Paksa dan sistem ekonomi liberal menunjukkan bagaimana potensi agraria dimobilisasi secara besar-besaran untuk kepentingan fiskal Belanda, sementara petani pribumi mengalami tekanan kerja, penyempitan ruang ekonomi, serta perubahan struktur sosial desa. Di sisi lain, kebijakan administrasi kolonial menciptakan birokrasi berlapis yang menempatkan pejabat Eropa sebagai pusat kekuasaan, sedangkan pemimpin lokal hanya berfungsi sebagai pelaksana perintah. Kondisi ini memperlihatkan pola kontrol yang sistematis dan membentuk relasi kuasa yang timpang antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Dalam bidang hukum dan pendidikan, pemerintah kolonial membangun sistem hukum dualistis yang membedakan perlakuan bagi penduduk Eropa, Timur Asing, dan pribumi, sehingga akses terhadap keadilan berjalan tidak setara dan sering kali menempatkan masyarakat lokal pada posisi subordinat. Kebijakan pendidikan melalui Politik Etis kemudian membuka peluang bagi munculnya kelompok terdidik pribumi, meskipun pada awalnya bertujuan memenuhi kebutuhan administrasi kolonial. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kolonial tidak hanya memberi dampak jangka pendek, tetapi juga meninggalkan warisan struktural yang masih memengaruhi pola agraria, birokrasi, hukum, dan pendidikan di Indonesia hingga masa kini. Pemahaman terhadap warisan kebijakan tersebut penting untuk membaca akar persoalan sosial ekonomi modern dan merumuskan arah pembangunan yang lebih adil.

This study examines in a comprehensive manner the various policies implemented by the Dutch colonial government in the East Indies that shaped the economic, political, legal, and social structures of Indonesian society during the colonial period. The Cultivation System and the later liberal economic policy reveal how agrarian resources were extensively mobilized to meet the fiscal needs of the Dutch state, while indigenous farmers faced heavy labor burdens, shrinking economic space, and significant changes in village social structures. At the same time, colonial administrative reforms established a multilayered bureaucracy that placed European officials at the center of authority, while local leaders served merely as executors of colonial directives. These arrangements illustrate a systematic pattern of control and an unequal power relationship between the colonial administration and the indigenous population. In the legal and educational sectors, the colonial government institutionalized a dualistic legal system that differentiated legal treatment for Europeans, Foreign Orientals, and indigenous peoples, resulting in unequal access to justice and reinforcing the subordinate position of local communities. Educational policies introduced through the Ethical Policy later created opportunities for the emergence of an indigenous educated class, although the original aim was to supply skilled labor for the colonial administration. Overall, this study shows that colonial policies produced not only short-term impacts but also long-lasting structural legacies that continue to influence agrarian patterns, bureaucratic systems, legal frameworks, and educational development in Indonesia today. Understanding these colonial legacies is essential for identifying the roots of modern socio-economic challenges and for shaping a more equitable trajectory of national development.